Fenomena pengendara, khususnya pengguna sepeda motor, yang belakangan ini kerap kali menutupi pelat nomor kendaraan mereka tampaknya akan segera menemukan titik terang. Upaya menghindar dari jerat tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) melalui taktik menyamarkan identitas kendaraan kini berpotensi menemui jalan buntu. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dilaporkan tengah mengimplementasikan inovasi teknologi yang sigap mengantisipasi praktik semacam ini.
Perkembangan terkini dalam sistem penegakan hukum lalu lintas digital ini berpusat pada pengenalan wajah. Dengan mengintegrasikan teknologi ETLE Face Recognition, kamera tilang elektronik kini dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi individu pengendara, bukan semata-mata bergantung pada nomor pelat. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus memodernisasi sistem penegakan hukum berbasis data, menjadikan proses identifikasi pelanggaran menjadi lebih akurat dan efisien.
Melalui laman resmi Humas Polri, dijelaskan bahwa sistem ETLE Face Recognition ini bekerja secara terintegrasi dengan basis data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Fungsi utama teknologi ini akan aktif dalam situasi-situasi tertentu. Pertama, ketika pelat nomor kendaraan tidak dapat terbaca dengan jelas oleh sistem. Kedua, ketika kendaraan yang terdeteksi tidak terdaftar dalam sistem atau terindikasi memiliki data registrasi yang tidak sesuai. Dan ketiga, ketika diperlukan adanya verifikasi tambahan untuk memastikan identitas pengendara dalam kasus pelanggaran yang terjadi.
Pentingnya integrasi ini, sebagaimana diutarakan oleh Humas Polri, adalah untuk meningkatkan presisi dalam proses identifikasi serta memperkuat fondasi sistem penegakan hukum yang berbasis pada data yang valid. Penggunaan teknologi ETLE Face Recognition ini secara spesifik dirancang untuk mempercepat dan meningkatkan ketepatan dalam memproses identifikasi pelanggaran. Teknologi ini menjadi solusi krusial ketika identitas sebuah kendaraan sulit untuk dikenali, ketika data registrasinya tidak cocok, atau ketika proses penegakan hukum memerlukan tahapan verifikasi identitas tambahan.
Melalui pemanfaatan sistem yang terintegrasi dan berbasis data ini, Polri menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan lalu lintas yang semakin mudah diakses, transparan dalam setiap prosesnya, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat pengguna jalan. Pernyataan ini juga diperkuat melalui unggahan di akun Instagram resmi Humas Polri, menggarisbawahi fokus pada kemudahan dan transparansi layanan.
Maraknya Tindakan Penutupan Pelat Nomor
Fenomena penutupan pelat nomor kendaraan, khususnya pada sepeda motor, telah menjadi pemandangan yang tidak asing lagi belakangan ini. Banyak ditemukan kendaraan yang beroperasi tanpa pelat nomor sama sekali, atau sengaja menutupi pelat nomornya dengan berbagai cara, mulai dari penggunaan stiker, masker kain, hingga kertas. Tindakan ini secara umum diduga kuat merupakan strategi para pengendara untuk menghindari jangkauan tilang elektronik ETLE ketika mereka melakukan pelanggaran lalu lintas.
Namun, perlu dipahami bahwa mengoperasikan kendaraan tanpa pelat nomor atau dengan pelat nomor yang tidak sesuai aturan merupakan pelanggaran lalu lintas yang serius. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 68 ayat 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
Lebih lanjut, pada Pasal 280 Undang-Undang yang sama, ditegaskan bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tanpa memasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi tersebut berupa pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda yang besarnya bisa mencapai Rp 500.000. Dengan adanya pengembangan teknologi ETLE Face Recognition ini, upaya-upaya untuk mengakali sistem penegakan hukum melalui cara-cara seperti penutupan pelat nomor diharapkan tidak lagi efektif, dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas perlu terus ditingkatkan demi keselamatan bersama. Implementasi teknologi ini menandakan era baru dalam penegakan hukum lalu lintas, di mana identitas pengendara menjadi elemen krusial yang tidak dapat diabaikan.
