Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah signifikan dengan merombak jajaran pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan ini berdampak pada pencopotan tiga pejabat kunci, termasuk Kepala BGN, Dadan Hindayana, serta dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya. Pengumuman resmi mengenai pergantian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam sebuah konferensi pers yang diadakan pada Selasa, 2 Juni 2026.
Dalam pernyataannya, Prasetyo Hadi mengonfirmasi keputusan Presiden tersebut, sembari menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para pejabat yang diganti selama menjabat. Beliau menegaskan bahwa pergantian ini merupakan bagian dari upaya penyegaran dan optimalisasi kinerja organisasi demi tercapainya program-program yang telah dicanangkan.
Menanggapi perubahan ini, Dadan Hindayana menyatakan bahwa pergantian pimpinan merupakan hak prerogatif Presiden. Ia mengungkapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai Kepala BGN selama satu setengah tahun terakhir. Dadan percaya bahwa Presiden Prabowo memiliki pemahaman yang mendalam mengenai strategi terbaik untuk menjalankan program kerja yang telah ditetapkan.
Sebelum pergantian ini terjadi, masa kepemimpinan Dadan Hindayana di BGN sempat diwarnai sorotan publik, terutama terkait dengan pengadaan puluhan ribu unit motor listrik. Proyek pengadaan ini digadang-gadang sebagai salah satu upaya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, detail anggaran yang spesifik untuk pengadaan 25.000 unit motor listrik ini tidak diungkapkan secara gamblang oleh Dadan.
Penelusuran lebih lanjut melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkap adanya beberapa paket pengadaan kendaraan roda dua dengan nilai yang sangat besar. Dua paket pengadaan yang menarik perhatian memiliki nilai masing-masing Rp 1,22 triliun, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan metode pemilihan e-purchasing. Paket-paket tersebut teridentifikasi sebagai ‘Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk SPPI wilayah I, wilayah II, dan wilayah III’ serta ‘Pengadaan Kendaraan Roda 2 untuk SPPI di seluruh wilayah Indonesia’.
Setiap paket mencakup volume pengadaan sebanyak 24.400 unit. Jika kedua paket ini dijumlahkan, maka total unit kendaraan roda dua yang diadakan mencapai 48.800 unit. Meskipun jenis motor dan harga satuan tidak dijelaskan secara rinci, berdasarkan informasi dari video yang beredar, motor yang dimaksud adalah Emmo JVX GT. Motor ini juga terdaftar dalam katalog e-purchasing dengan harga Rp 49,95 juta per unit, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.
Jika harga satuan motor listrik Emmo JVX GT dikalikan dengan jumlah 24.400 unit, estimasi biaya untuk satu paket pengadaan mencapai sekitar Rp 1.218.780.000.000 atau sekitar 1,21 triliun rupiah. Dengan adanya dua paket pengadaan dengan volume yang serupa, total anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan motor listrik operasional MBG dapat mencapai angka fantastis, yaitu sekitar Rp 2.437.560.000.000 atau setara dengan Rp 2,4 triliun.
Pengadaan dalam skala besar ini menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan publik, terutama mengingat fakta bahwa pada saat itu, motor listrik Emmo tersebut hanya memiliki satu diler resmi di seluruh Indonesia. Berdasarkan penelusuran detikOto pada bulan April tahun yang sama, fasilitas diler dan bengkel di kawasan Grogol, Jakarta Barat, bahkan belum rampung sepenuhnya. Hal ini menjadi tanda tanya besar mengingat 25.000 unit motor listrik yang dipesan rencananya akan didistribusikan ke seluruh Sentra Pangan dan Gizi (SPPG) di Indonesia.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku merasa "kecolongan" terkait pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Purbaya mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya telah menolak pengadaan tersebut, namun entah bagaimana, BGN tetap berhasil melakukan pembelian. Ia menduga hal ini terjadi karena adanya celah dalam sistem di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang memungkinkan pengeluaran yang tidak semestinya untuk lolos dari deteksi.
"Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak. Pokoknya ada kebocoran dari acara tertentu malah melewati itu sehingga software-nya tidak terdeteksi ya, sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita kurangi semaksimal mungkin," jelas Purbaya. Ia menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem di DJA agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan belanja negara dapat dikelola dengan lebih ketat dan transparan.
Pergantian kepemimpinan di BGN ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali berbagai kebijakan dan pengadaan yang telah berjalan, termasuk proyek motor listrik bernilai triliunan rupiah yang sempat menjadi sorotan publik. Evaluasi menyeluruh diharapkan dapat memastikan bahwa setiap program dan pengadaan pemerintah dijalankan secara efisien, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
