Perjalanan bus listrik antarprovinsi, khususnya pada rute Yogyakarta-Bekasi yang pernah dijajaki oleh PO Sumber Alam bersama Kalista, kini menghadapi serangkaian tantangan yang signifikan. Meski konsep transportasi ramah lingkungan ini menawarkan harapan baru, implementasinya dalam skala besar masih terganjal oleh berbagai hambatan, terutama terkait infrastruktur pendukung.
Inisiatif yang diluncurkan tahun lalu ini bertujuan untuk menguji kelayakan operasional bus listrik pada lintasan jarak jauh antar kota antar provinsi (AKAP). Bus yang dirancang khusus dengan sentuhan warna putih, hitam, biru, dan hijau, serta penandaan jelas sebagai kendaraan listrik 100% di bagian depan dan samping, merupakan hasil kolaborasi dengan Kalista. Perusahaan ini dikenal sebagai penyedia solusi fleet-as-a-service (FaaS) yang menawarkan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi untuk memfasilitasi transisi bisnis ke arah mobilitas hijau.
Meskipun pengujian awal menunjukkan bahwa bus listrik mampu menjalankan tugasnya melintasi jarak yang jauh tanpa masalah teknis mendasar, aspek komersialnya ternyata menghadirkan kompleksitas tersendiri. Yoga Adiwinarto, Direktur Pengembangan Bisnis Kalista Group, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar terletak pada ketersediaan infrastruktur pengisian daya yang memadai. Ia menjelaskan bahwa untuk trayek sepanjang kurang lebih 540 kilometer seperti Jakarta-Yogyakarta, penambahan kapasitas baterai agar bus dapat menempuh perjalanan tanpa jeda pengisian memang dimungkinkan. Namun, hal ini akan berdampak langsung pada bobot kendaraan, yang pada akhirnya akan mengurangi kapasitas angkut penumpang.
"Pada dasarnya, tujuan utama pengujian operasional tersebut adalah untuk membuktikan bahwa bus listrik dapat beroperasi pada rute AKAP, sebuah pandangan yang kerap diragukan oleh banyak pihak. Dan memang, secara teknis, itu sangat mungkin dilakukan tanpa kendala berarti," ujar Yoga. "Namun, ketika kita berbicara tentang aspek komersial, di situlah tantangan mulai muncul. Salah satu faktor utamanya adalah infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung. Sebagai contoh, untuk rute Jakarta-Yogyakarta yang berjarak sekitar 540 kilometer sekali jalan, kita bisa saja meningkatkan kapasitas baterai sehingga bus tidak perlu berhenti untuk mengisi daya. Akan tetapi, konsekuensinya adalah bobot bus akan bertambah signifikan, sehingga kapasitas penumpangnya harus dikurangi. Oleh karena itu, kami harus membatasi kapasitas baterai agar bus tetap efisien dalam membawa penumpang, yang berarti pengisian daya di tengah perjalanan menjadi suatu keharusan," tambahnya.
Situasi ini menggarisbawahi kesenjangan antara ketersediaan stasiun pengisian daya kendaraan listrik umum (SPKLU) yang saat ini mulai banyak tersebar di sepanjang jalan tol Pulau Jawa, dengan kebutuhan spesifik kendaraan komersial berat seperti bus dan truk. Mayoritas SPKLU yang ada saat ini lebih didesain untuk memenuhi kebutuhan kendaraan penumpang pribadi, bukan untuk kendaraan dengan kebutuhan daya dan durasi pengisian yang lebih besar.
"Saat ini, infrastruktur SPKLU yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pengisian daya untuk kendaraan berat atau heavy duty vehicle. Kendaraan seperti truk trailer atau bus besar belum dapat terlayani dengan optimal di SPKLU yang ada. Meskipun untuk kendaraan jenis shuttle yang lebih kecil mungkin sudah bisa, namun untuk bus AKAP, diperlukan investasi yang lebih spesifik pada pengembangan infrastruktur pengisian daya," jelas Yoga lebih lanjut.
Menyadari kebutuhan ini, Kalista dilaporkan sedang berupaya menjalin kerja sama yang lebih erat dengan PT PLN (Persero) dan operator jalan tol. Kolaborasi ini difokuskan pada pembangunan dan penyediaan SPKLU yang memang dirancang khusus untuk melayani kendaraan besar, termasuk bus dan truk. Harapannya, dengan adanya infrastruktur yang memadai, adopsi kendaraan ramah lingkungan di sektor transportasi jarak jauh akan semakin meningkat.
Lebih jauh lagi, Yoga menekankan bahwa dukungan pemerintah sangat krusial dalam mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik ini. Namun, ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukanlah subsidi langsung, melainkan fokus pada pembangunan infrastruktur pengisian daya. Dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang kondusif dan investasi pada infrastruktur menjadi kunci utama untuk mempercepat transisi ke transportasi yang lebih berkelanjutan.
"Kita membutuhkan dukungan dari pemerintah, bukan dalam bentuk subsidi, melainkan lebih kepada fokus pada pembangunan infrastruktur stasiun pengisian daya," tegas Yoga. "Investasi yang diarahkan untuk membangun jaringan pengisian daya yang memadai bagi kendaraan besar akan menjadi katalisator penting dalam mendorong penggunaan bus listrik dan kendaraan komersial ramah lingkungan lainnya di masa depan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mewujudkan visi transportasi yang lebih bersih dan efisien."
Dengan adanya upaya kolaboratif antara pihak swasta, BUMN kelistrikan, pengelola jalan tol, dan dukungan kebijakan pemerintah, masa depan bus listrik untuk layanan AKAP di Indonesia semakin terbuka lebar, meskipun jalan yang ditempuh masih membutuhkan kerja keras dan inovasi berkelanjutan.
