Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan segera melancarkan Operasi Patuh 2026, sebuah agenda penegakan hukum lalu lintas yang akan dilaksanakan serentak di seluruh penjuru negeri mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Meskipun sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) tetap menjadi tulang punggung penindakan, operasi kali ini akan memberikan porsi yang lebih besar pada metode tilang manual. Penyesuaian strategi ini dirancang untuk memastikan efektivitas penindakan di berbagai kondisi dan jenis pelanggaran.
Menurut rencana, komposisi penindakan dalam Operasi Patuh 2026 akan terbagi menjadi tiga pilar utama. Sistem ETLE akan mencakup sekitar 60 persen dari total upaya penindakan, sementara 30 persen akan dialokasikan untuk penegakan hukum non-ETLE atau tilang manual. Sisanya, 10 persen, akan difokuskan pada pemberian teguran simpatik sebagai upaya edukatif kepada masyarakat.
Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Agus Suryonugroho, menjelaskan bahwa penekanan pada tilang manual bukan berarti mengabaikan kemajuan teknologi, melainkan sebagai pelengkap strategis. Penegakan hukum non-ETLE ini secara spesifik akan menargetkan pelanggaran-pelanggaran yang belum terjangkau oleh kemampuan deteksi perangkat ETLE, atau pelanggaran yang berpotensi mengganggu efektivitas sistem penegakan hukum elektronik yang sudah berjalan.
Beberapa jenis pelanggaran spesifik yang akan menjadi sasaran utama tilang manual antara lain adalah kendaraan yang tidak dilengkapi dengan nomor polisi yang sah, penggunaan nomor polisi yang dimodifikasi atau dipalsukan, serta tindakan melawan arus lalu lintas. Bentuk-bentuk pelanggaran ini dinilai memerlukan intervensi langsung dari petugas di lapangan untuk penindakan yang efektif. Fenomena penutupan nomor polisi, khususnya untuk menghindari deteksi ETLE, belakangan ini memang dilaporkan marak terjadi di kalangan pengendara.
Lebih lanjut, Irjen Agus Suryonugroho menegaskan bahwa strategi penegakan hukum non-ETLE ini juga memiliki tujuan penting untuk memastikan bahwa Operasi Patuh 2026 dapat berjalan secara merata dan komprehensif di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini mencakup daerah-daerah yang secara geografis belum memiliki infrastruktur ETLE yang memadai atau wilayah dengan jangkauan pengawasan sistem elektronik yang masih terbatas. Dengan demikian, prinsip keadilan dan penegakan hukum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali.
Penting untuk dicatat, bahwa penentuan jenis pelanggaran yang menjadi prioritas dalam penindakan dapat mengalami penyesuaian. Penyesuaian ini akan didasarkan pada karakteristik unik dari setiap daerah. Analisis dan evaluasi mendalam terhadap data pelanggaran lalu lintas dan catatan kecelakaan yang terjadi di wilayah masing-masing akan menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan prioritas penindakan. Pendekatan yang adaptif ini memastikan bahwa sumber daya penegakan hukum dapat difokuskan pada isu-isu paling mendesak dan relevan di setiap daerah.
Sebagai perbandingan, sistem ETLE saat ini telah mampu mendeteksi dan menindak sebanyak 12 jenis pelanggaran. Pengendara yang terdeteksi melakukan pelanggaran melalui kamera ETLE akan menerima surat konfirmasi tilang yang dikirimkan ke alamat terdaftar. Daftar pelanggaran yang dapat ditangkap oleh kamera ETLE meliputi: penggunaan nomor polisi palsu, melawan arus lalu lintas, menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm saat berkendara, berboncengan lebih dari kapasitas yang diizinkan (tiga orang), tidak menyalakan lampu utama pada siang hari bagi pengendara sepeda motor, pelanggaran sistem ganjil-genap, melanggar rambu dan marka jalan, pelanggaran terkait kelebihan daya angkut dan dimensi kendaraan, tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara, mengemudi sambil menggunakan ponsel pintar, serta melanggar batas kecepatan yang telah ditetapkan.
Dengan adanya kombinasi penegakan hukum berbasis teknologi dan kehadiran petugas di lapangan melalui tilang manual, Operasi Patuh 2026 diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Pendekatan ganda ini menjadi wujud komitmen Polri untuk menciptakan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan lancar bagi seluruh pengguna jalan di Indonesia. Fokus pada pelanggaran yang luput dari jangkauan ETLE dan pelanggaran yang memiliki potensi bahaya tinggi menegaskan bahwa Operasi Patuh 2026 tidak hanya tentang penindakan, tetapi juga tentang pencegahan dan edukasi yang berkelanjutan.
