Keresahan kembali menyelimuti persepakbolaan nasional, tatkala insiden kericuhan suporter kian menjadi pemandangan yang tak asing lagi. Dari invasi lapangan, atraksi kembang api ilegal, hingga aksi perusakan fasilitas stadion, semua itu seolah menjadi siklus yang berulang, yang kemudian berujung pada sanksi berat dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Namun, di balik rentetan hukuman tersebut, muncul pertanyaan krusial: seberapa efektifkah jurus-jurus yang selama ini diterapkan untuk menertibkan?
Doni Setiabudi, seorang pengamat sepak bola yang kerap disapa Kang Jalu, mengakui bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Komdis PSSI sejatinya sudah cukup memberatkan klub. Hukuman tersebut tidak hanya memukul telak secara moral, tetapi juga menggerogoti pundi-pundi keuangan tim. Namun, ironisnya, gejolak ulah oknum suporter masih saja terus mewarnai pertandingan. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk mengadopsi pendekatan yang lebih mutakhir dan strategis dalam manajemen pertandingan.
Sejarah mencatat berbagai peristiwa tragis yang disebabkan oleh ulah suporter. Persela Lamongan pernah merasakan getirnya larangan bermain tanpa penonton selama satu musim penuh. Hukuman ini menghantam telak klub berjuluk Laskar Joko Tingkir tersebut, tak hanya merampas potensi pemasukan dari tiket pertandingan, tetapi juga berdampak pada kesehatan finansial tim, bahkan memicu mundurnya beberapa investor. Situasi serupa juga dialami oleh Persipura Jayapura, yang harus menerima konsekuensi larangan bermain tanpa penonton selama semusim. Bagi klub berjuluk Mutiara Hitam ini, kehilangan pendapatan dari penjualan tiket dan kehadiran suporter berarti membengkaknya biaya operasional, terutama untuk akomodasi dan transportasi tim.
Belum usai gempuran sanksi, insiden kembali mencoreng wajah sepak bola Indonesia saat laga PSM Makassar kontra Persib Bandung. Aksi nekat oknum suporter yang merangsek masuk ke dalam lapangan kembali menempatkan klub dalam posisi yang merugi dan terancam sanksi tambahan. Doni Setiabudi mengungkapkan pengalamannya mengamati berbagai pertandingan terkini yang kerap diwarnai kericuhan dan pelanggaran masuk lapangan. Menurutnya, hukuman yang diberikan memang terasa memberatkan. Ia mencontohkan kasus Persib Bandung yang harus merogoh kocek Rp3,5 miliar untuk denda dari AFC, ditambah larangan mendampingi penonton dalam beberapa pertandingan. Beban finansial dan pembatasan tersebut jelas sangat memberatkan klub.
Kang Jalu menekankan bahwa efektivitas sebuah hukuman harus dilihat dari dua perspektif. Pertama, Komdis PSSI dituntut untuk menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menerapkan regulasi tanpa pandang bulu. Ia berpendapat bahwa jika sebuah pelanggaran memiliki sanksi yang telah ditetapkan dalam regulasi, maka sanksi tersebut harus diberlakukan secara adil dan proporsional, tanpa terpengaruh oleh preferensi personal atau kedekatan emosional dengan klub tertentu. "Jika regulasinya mengatakan pelanggaran tertentu hukumannya sekian, ya harus diterapkan seperti itu. Jangan sampai sanksi muncul berdasarkan persepsi atau suka tidak suka terhadap klub tertentu," ujar Doni.
Namun, di sisi lain, Doni juga menyoroti akar permasalahan yang lebih fundamental, yakni budaya suporter di Indonesia yang dinilainya belum sepenuhnya matang dalam menerima hasil pertandingan. Dalam dunia sepak bola, hanya ada tiga kemungkinan hasil: menang, kalah, atau imbang. Namun, kesadaran untuk menerima kekalahan masih tergolong rendah di kalangan suporter Indonesia. Oleh karena itu, menurut Doni, upaya edukasi kepada para suporter menjadi sangat esensial. Ia berpandangan bahwa kerusuhan yang terjadi tidak hanya merugikan klub secara finansial, tetapi juga merusak atmosfer pertandingan dan menciptakan ketidaknyamanan bagi penonton lain. "Walaupun mereka bilang cinta klub, tapi kalau tindakannya merugikan klub, ya sebenarnya kita tidak butuh suporter seperti itu," tegasnya.
Doni juga mengemukakan bahwa sanksi larangan kehadiran suporter di stadion mulai kehilangan daya tawarnya. Ia menyarankan agar diterapkan sistem pendataan yang lebih komprehensif dan canggih. Lebih jauh lagi, Doni mendorong penerapan teknologi pengenalan wajah (face recognition), sebagaimana yang telah diimplementasikan di sejumlah liga luar negeri. Teknologi ini dinilainya dapat membantu mengidentifikasi para pelaku kerusuhan, sehingga mereka tidak dapat lagi memasuki stadion. "Kalau memang mau ada efek jera, pelaku kerusuhan harus bertanggung jawab langsung. Jangan cuma klub yang dihukum. Kalau perlu dikaitkan juga dengan pidana," katanya.
Selain itu, Doni mengimbau agar klub lebih proaktif dalam membangun dialog konstruktif dengan komunitas suporter. Ia menyarankan pembentukan forum diskusi rutin atau sarasehan untuk menyadarkan para suporter mengenai kondisi finansial klub. Melalui forum tersebut, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar pemasukan klub terserap untuk membayar denda akibat pelanggaran yang dilakukan suporter. "Misalnya dijelaskan bahwa pemasukan klub banyak habis karena denda akibat pelanggaran suporter. Kalau stadion aman dan sponsor masuk lebih banyak, efeknya tiket bisa lebih murah dan fasilitas lebih baik," papar Doni. "Jadi suporter juga harus sadar bahwa menjaga keamanan stadion itu menguntungkan mereka sendiri," tambahnya.
Sejalan dengan pandangan Doni, Chief Executive Officer Deltras FC Sidoarjo, Amir Burhanuddin, juga menegaskan bahwa inti permasalahan terletak pada perubahan perilaku suporter yang harus diutamakan. "Perilaku supporter yang harus berubah, jangan semaunya sendiri. Sepak bola itu harus siap menang dan kalah. Jujur saja, makin ke sini perilaku suporter makin meresahkan publik dan pengelola klub," ujar Amir. Menurut Amir, keputusan Komdis PSSI sebenarnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun diakuinya bahwa klub tetap menjadi pihak yang paling terdampak oleh ulah oknum suporter. "Putusan Komdis PSSI sebenarnya sudah sesuai ketentuan, meski tetap klub yang sejatinya dirugikan," katanya.
Amir juga mengakui bahwa upaya edukasi dan sosialisasi kepada suporter telah gencar dilakukan, namun perubahan perilaku belum terlihat secara signifikan. "Mau formula apa pun kalau perilaku suporter kita tidak berubah ya susah. Edukasi dan sosialisasi menurut kami sudah tidak kurang-kurang," ungkapnya. Ia menegaskan bahwa aparat keamanan kini tidak lagi memberikan toleransi terhadap tindakan pelanggaran hukum di stadion. "Mereka harus disamakan dengan masyarakat umum. Kalau melanggar ya ditindak," tegas Amir.
Berulangnya insiden kerusuhan suporter menjadi sinyal bahaya yang serius bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada besaran denda dan hukuman larangan bermain tanpa penonton, tetapi juga mengancam kelangsungan iklim industri sepak bola nasional. Ketika klub terus menerus dibebani sanksi, minat investor untuk berpartisipasi dalam industri ini dapat memudar. Pada akhirnya, klublah yang akan menanggung beban finansial terbesar, sekaligus membuat kompetisi kehilangan sentuhan profesionalismenya. Oleh karena itu, upaya perbaikan sepak bola Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan sanksi. Dibutuhkan kolaborasi solid dari seluruh elemen, mulai dari PSSI, operator liga, klub, aparat penegak hukum, hingga para suporter itu sendiri, demi mewujudkan atmosfer sepak bola Indonesia yang lebih sehat, aman, dan profesional.
