Ketua Kagama wilayah Cirebon Raya, Heru Subagia, mengungkapkan bahwa perdebatan panjang seputar validitas ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo sepatutnya dapat dianggap rampung.
Hal ini ia sampaikan menyusul hasil investigasi yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Menurut Heru, kesimpulan yang disampaikan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim telah menyajikan bukti-bukti yang kuat, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia meyakini bahwa dokumen dan temuan yang dihasilkan mampu memberikan penjelasan yang memadai bagi masyarakat.
“Kagama Cirebon melihat hasil penyidikan Bareskrim Polri, polemik ijazah pak Jokowi dinyatakan selesai dengan bukti yang secara komprehensif,” ujar Heru, Kamis (22/5/2025).
Lebih lanjut, Heru menilai bahwa pendekatan investigatif yang digunakan oleh aparat penegak hukum memiliki kemiripan dengan metode yang sebelumnya diterapkan oleh sejumlah individu yang aktif menyelidiki keaslian dokumen akademik milik Jokowi.
“Menurut kami sudah mewakili apa yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan oleh teman-teman yang mencari kebenaran ijazah asli pak Jokowi,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa dalam proses pemeriksaan, Bareskrim turut membandingkan data dari rekan-rekan seangkatan Jokowi.
Selain itu, mereka juga menguji dokumen tersebut dengan metode ilmiah, termasuk menelaah secara detail komponen fisik seperti tinta, jenis kertas, hingga stempel resmi pada ijazah.
“Ijazahnya pak Jokowi diuji secara saintifik, mereka menyatakan ijazah Pak Jokowi dicek secara fisik, baik penggunaan tinta, kertas, dan stempel. Ini menunjukkan ada kesamaan metodologi yang dilakukan teman-teman kita, Mas Roy cs,” ungkap Heru.
Dalam pandangan Heru, cara kerja Bareskrim sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh yang selama ini vokal dalam isu ini, seperti Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauzia Tyassuma. Kesamaan pendekatan ini memperkuat hasil akhir bahwa ijazah tersebut otentik dan sah.
Melalui hasil pemeriksaan itu, Kagama Cirebon pun menyatakan kesimpulan bahwa Jokowi adalah lulusan resmi Universitas Gadjah Mada (UGM), sesuai catatan akademik yang menyebutkan ia menamatkan pendidikan di Fakultas Kehutanan pada tahun 1985.
“Karenanya, dengan ini Kagama Cirebon mengatakan pak Jokowi asli mahasiswa UGM. Telah menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Kehutanan 1985, dan lebih penting, pak Jokowi menerima dengan sah ijazah yang selama ini menjadi polemik,” tegasnya.
Heru pun berharap bahwa masyarakat dapat mengalihkan perhatian dari polemik yang berkepanjangan ini dan mulai memberikan energi untuk memperhatikan permasalahan lain yang lebih mendesak dan menyangkut kepentingan publik secara luas.
“Harapan kami, dengan adanya hasil ini polemik ijazah Jokowi segera berakhir. Banyak persoalan yang jauh lebih penting dan tentu ini harus diperhatikan,” kuncinya.
Di sisi lain, Bareskrim Polri sebelumnya menyampaikan akan melakukan sinergi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya terkait laporan resmi yang diajukan oleh Jokowi mengenai tuduhan pemalsuan ijazah.
Langkah koordinatif ini dilakukan setelah Dittipidum menyatakan penghentian penyelidikan atas laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), lantaran tidak ditemukan unsur dugaan tindak pidana dalam kasus tersebut.
“Terkait adanya laporan di Polda Metro Jaya, tentu saja kami sebagai satuan pembina fungsi teknis tentu akan berkoordinasi,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis.
Brigjen Djuhandhani juga menegaskan bahwa proses penanganan laporan di Polda Metro Jaya masih berada dalam tahap pengkajian awal, dan Bareskrim tidak akan mencampuri atau memengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung di tingkat wilayah.
“Tentu saja nanti penyidik-penyidik Polda Metro Jaya akan melaksanakan proses ini ataupun menyampaikan kepada publik tindak lanjut ataupun prosesnya seperti apa,” katanya.
