Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2025 melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Program ini menjadi salah satu bentuk intervensi negara untuk membantu para pekerja yang kehilangan penghasilan akibat dinamika ekonomi dan industri yang terus berubah.
Bansos ini menyasar jutaan pekerja terdampak PHK di berbagai sektor, dengan nominal bantuan Rp600 ribu per bulan, dan dapat dicek secara online dengan cara mudah dan cepat. Program ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi sementara sambil memberikan ruang bagi penerima manfaat untuk mencari pekerjaan baru atau mengikuti pelatihan kerja.
1. Tujuan Bansos Korban PHK 2025
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merancang program BSU 2025 untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Banyak perusahaan mengalami restrukturisasi, otomatisasi, hingga efisiensi yang berujung pada PHK massal di sejumlah sektor, terutama manufaktur, transportasi, dan ritel.
Dengan memberikan bantuan tunai Rp600 ribu per bulan, pemerintah ingin:
- Meringankan beban hidup pekerja terdampak PHK,
- Menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga,
- Mendorong daya beli masyarakat, serta
- Mengantisipasi lonjakan pengangguran jangka panjang.
Program ini juga terhubung dengan pelatihan vokasi dan program padat karya dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga penerima manfaat tidak hanya mendapat bantuan tunai, tetapi juga kesempatan untuk kembali bekerja.
2. Syarat Penerima BSU Rp600 Ribu
Tidak semua orang bisa menerima bansos ini. Pemerintah menetapkan kriteria penerima BSU 2025 secara ketat agar bantuan tepat sasaran. Berikut persyaratan umumnya:
- Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan KTP.
- Merupakan pekerja/buruh yang mengalami PHK mulai Januari 2024 hingga saat ini.
- Terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan minimal 6 bulan sebelum terkena PHK.
- Belum menerima bantuan sosial sejenis dari program pemerintah lainnya.
- Memiliki rekening bank aktif yang sesuai dengan data BPJS Ketenagakerjaan.
Jika penerima memenuhi semua persyaratan, mereka secara otomatis akan masuk dalam data verifikasi Kemnaker untuk proses pencairan BSU.
3. Cara Cek Status Penerima BSU 2025 Online
Pemerintah menyediakan platform resmi untuk mengecek status penerima BSU secara online. Prosesnya mudah, cepat, dan dapat dilakukan dari ponsel atau laptop. Berikut langkah-langkahnya:
- Kunjungi situs resmi Kemnaker di https://bsu.kemnaker.go.id.
- Login atau daftar akun menggunakan NIK, email aktif, dan password.
- Setelah masuk, lengkapi data profil Anda.
- Pilih menu “Cek Status BSU 2025” pada dashboard.
- Sistem akan menampilkan informasi apakah Anda terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.
Jika terdaftar, Anda akan menerima notifikasi jadwal pencairan dan rekening tujuan. Bila belum terdaftar, sistem akan memberikan keterangan alasan, seperti data tidak sesuai atau tidak memenuhi kriteria.
4. Proses Pencairan BSU
Penerima manfaat tidak perlu melakukan pengajuan manual. Setelah data diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker, dana BSU Rp600 ribu akan langsung ditransfer ke rekening penerima melalui bank-bank penyalur resmi.
Pencairan dilakukan secara bertahap untuk memastikan akurasi data. Pemerintah juga menggandeng Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN untuk mempercepat proses penyaluran. Penerima manfaat juga bisa mengecek status pencairan melalui aplikasi mobile banking masing-masing bank.
5. Antisipasi Penipuan dan Calo
Kemnaker mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan BSU. Pemerintah menegaskan bahwa:
- Tidak ada pungutan biaya dalam bentuk apapun,
- Proses verifikasi dan pencairan hanya melalui situs resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan,
- Tidak ada perantara atau calo dalam program ini.
Masyarakat diminta melaporkan bila menemukan praktik penipuan atau oknum yang meminta biaya untuk mempercepat pencairan bansos.
6. Integrasi dengan Program Pemberdayaan
Berbeda dengan program BSU sebelumnya, BSU 2025 juga dikaitkan dengan program pelatihan kerja digital dan re-skilling melalui platform prakerja dan Balai Latihan Kerja (BLK). Tujuannya bukan hanya membantu secara finansial, tetapi juga membuka jalan bagi pekerja terdampak PHK untuk mendapatkan pekerjaan baru.
Penerima BSU akan memperoleh prioritas untuk mengikuti pelatihan keterampilan, seperti teknologi informasi, kewirausahaan, hingga manufaktur modern.
7. Jadwal Penyaluran dan Pengawasan
Program BSU 2025 mulai disalurkan pada akhir Oktober 2025 dan akan berlangsung hingga kuartal pertama 2026. Penyaluran dilakukan per batch sesuai data penerima yang telah diverifikasi.
Kemnaker juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan program ini transparan dan tepat sasaran. Setiap penerima dapat memantau prosesnya secara real time melalui dashboard online.
Kesimpulan: Bantuan Tepat Sasaran untuk Korban PHK
Bansos Korban PHK 2025 melalui program BSU Rp600 ribu adalah langkah nyata pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Dengan proses cek status penerima yang mudah secara online, masyarakat terdampak bisa mengetahui haknya secara cepat dan transparan.
Program ini bukan sekadar bantuan tunai, tetapi juga bentuk dukungan komprehensif melalui pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi. Bagi pekerja yang mengalami PHK, segera cek status Anda di situs resmi Kemnaker agar tidak ketinggalan pencairan bantuan ini.
