Memasuki paruh kedua tahun 2026, beberapa pemerintah provinsi di Indonesia kembali menawarkan program menarik bagi para pemilik kendaraan bermotor. Kesempatan emas ini hadir dalam bentuk pemutihan pajak kendaraan, sebuah inisiatif yang dirancang untuk meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan pembayaran pajak. Berbeda dari periode sebelumnya yang hanya melibatkan tiga provinsi, kini jumlahnya bertambah menjadi lima daerah yang membuka pintu bagi para wajib pajak untuk menuntaskan kewajiban mereka dengan keringanan yang signifikan.
Salah satu provinsi yang turut serta dalam program pemutihan ini adalah DKI Jakarta. Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, sebuah keputusan telah diterbitkan yang secara otomatis memberikan pembebasan sanksi administratif, baik untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Inisiatif ini secara khusus diadakan untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta yang ke-499. Dengan adanya program ini, para pemilik kendaraan dapat melunasi tunggakan pajak tanpa dibebani bunga keterlambatan. Pembebasan denda ini berlaku secara otomatis melalui sistem pajak daerah, sehingga tidak memerlukan proses pengajuan permohonan khusus dari masyarakat. Pemberian keringanan ini berlaku untuk periode 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026, memberikan rentang waktu yang cukup bagi warga Jakarta untuk memanfaatkan kesempatan ini.
Tidak hanya Jakarta, Provinsi Kalimantan Tengah juga menyajikan program serupa yang tak kalah menarik. Pemerintah daerah ini memberikan dua jenis keringanan utama: diskon untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembebasan denda bagi yang menunggak. Program ini dimulai sejak 17 Mei 2026 dan akan berakhir pada 22 Juli 2026. Bagi pemilik kendaraan yang lalai memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tepat waktu, program ini menawarkan fasilitas bebas denda pajak kendaraan bermotor. Selain itu, pembebasan denda juga berlaku untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pokok pajak kendaraan bermotor itu sendiri, serta denda berjalan SWDKLLJ, dan biaya administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti pengurusan STNK, plat nomor, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), tetap harus dibayarkan. Detail mengenai besaran diskon pajak kendaraan bermotor yang ditawarkan juga merupakan bagian dari program ini, memberikan opsi tambahan bagi wajib pajak.
Bergerak ke Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah juga tidak ketinggalan dalam memberikan kesempatan pemutihan pajak kendaraan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan program pemutihan yang akan berlangsung hingga akhir Desember 2026. Inisiatif ini menyajikan empat program kemudahan yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan mereka. Rincian spesifik dari keempat program tersebut memberikan fleksibilitas yang lebih luas bagi para pemilik kendaraan di Jawa Tengah untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan kondisi mereka.
Di ujung barat Pulau Sumatera, Provinsi Bengkulu turut serta dalam upaya meringankan beban pemilik kendaraan. Mulai dari 1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026, masyarakat Bengkulu dapat menikmati pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan tunggakan pajak. Dalam program ini, para wajib pajak hanya diwajibkan untuk membayar pajak satu tahun berjalan, sebuah kebijakan yang sangat menguntungkan bagi mereka yang memiliki tunggakan beberapa tahun. Kemudahan ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak warga untuk segera melunasi kewajiban pajak mereka dan kembali tertib administrasi.
Terakhir, namun tidak kalah penting, Provinsi Bali juga menawarkan mekanisme keringanan pajak kendaraan yang cukup unik. Melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, program ini fokus pada pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor (PKB) dengan syarat-syarat tertentu. Besaran pengurangan pokok PKB bervariasi tergantung pada kapasitas mesin kendaraan. Kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin hingga 200 cc akan mendapatkan pengurangan pokok PKB sebesar 8 persen. Sementara itu, kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 200 cc berhak atas pengurangan sebesar 9 persen. Lebih menarik lagi, bagi wajib pajak yang memiliki rekam jejak pembayaran pajak yang patuh dan tidak memiliki tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya, akan diberikan tambahan pengurangan pokok PKB. Kendaraan hingga 200 cc akan mendapatkan tambahan potongan sebesar 10 persen, sedangkan kendaraan di atas 200 cc akan memperoleh tambahan potongan sebesar 5 persen. Skema pengurangan bertingkat ini memberikan apresiasi bagi wajib pajak yang rajin dan mendorong kepatuhan di masa mendatang.
Kelima provinsi ini, dengan skema yang berbeda-beda, memberikan sinyal positif bahwa pemerintah daerah semakin memahami pentingnya memberikan insentif agar masyarakat dapat lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakan. Kesempatan ini merupakan momentum yang sayang untuk dilewatkan, terutama bagi mereka yang mungkin memiliki kendala dalam membayar pajak kendaraan secara penuh dan tepat waktu. Dengan adanya program pemutihan ini, diharapkan tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi para pemilik kendaraan di kelima provinsi tersebut untuk segera memeriksa detail program di wilayah masing-masing dan memanfaatkan kesempatan emas ini sebelum masa berlakunya berakhir.
