Kabar gembira kembali menyapa para pemilik kendaraan di Indonesia. Sejumlah provinsi masih menawarkan program pemutihan pajak kendaraan yang memberikan berbagai keringanan, mulai dari penghapusan denda hingga pengurangan pokok pajak. Kesempatan ini menjadi momen tepat bagi mereka yang memiliki tunggakan atau sekadar ingin menertibkan administrasi kendaraan bermotornya. Program yang berbeda-beda di setiap provinsi ini, menawarkan skema yang bisa dimanfaatkan sesuai kondisi masing-masing wajib pajak.
Di Provinsi Bengkulu, kebijakan pemutihan pajak kendaraan berlaku hingga 31 Agustus 2026. Program ini menawarkan pembebasan total atas denda pajak kendaraan bermotor, tunggakan pajak, serta hanya mewajibkan pembayaran pajak untuk tahun berjalan. Artinya, pemilik kendaraan cukup melunasi kewajiban pajak pada tahun ini, tanpa perlu khawatir mengenai beban denda dan tunggakan di masa lalu. Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap tingginya antusiasme masyarakat yang telah lama menantikan kesempatan serupa. Beliau menambahkan bahwa banyak warga yang menanyakan kapan program pemutihan akan dibuka kembali, sehingga pemerintah memutuskan untuk memberikannya.
Beralih ke Jawa Tengah, program pemutihan pajak kendaraan di provinsi ini memiliki jangka waktu yang lebih panjang, yaitu hingga Desember 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat. Pertama, terdapat pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5%. Kedua, sanksi administratif akan mengikuti besaran pengurangan pokok pajak tersebut. Ketiga, bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak mulai 5 Januari 2025, akan diberikan pengurangan pokok tunggakan pajak beserta sanksi administrasinya. Keempat, pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan pajak ini berlaku bagi kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak. Diharapkan, program ini dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban administrasi kendaraan bermotor.
Sementara itu, Provinsi Bali juga turut serta dalam memberikan keringanan melalui program pemutihan pajak kendaraan yang telah dimulai sejak 5 Januari 2026. Meskipun belum ada informasi rinci mengenai batas akhir program ini, kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terhadap Pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Terdapat skema pengurangan pokok PKB yang berbeda berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Kendaraan bermotor dengan kapasitas mesin hingga 200 cc mendapatkan pengurangan pokok PKB sebesar 8%, sedangkan kendaraan di atas 200 cc berhak atas pengurangan sebesar 9%. Lebih menarik lagi, bagi wajib pajak yang patuh dan selalu membayar pajak tanpa tunggakan, akan ada tambahan pengurangan pokok PKB. Kendaraan hingga 200 cc akan mendapatkan tambahan potongan sebesar 10%, dan kendaraan di atas 200 cc akan memperoleh tambahan potongan sebesar 5%. Bagi warga yang berada di Bali, ini adalah kesempatan emas untuk memanfaatkan keringanan pajak yang ditawarkan.
Terbaru, Provinsi Kalimantan Tengah juga menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah dan HUT ke-81 Republik Indonesia. Program yang berlangsung mulai 17 Mei 2026 hingga 22 Juli 2026 ini memberikan keringanan berupa diskon pajak kendaraan bermotor dan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor. Bagi pemilik kendaraan yang terlambat dalam memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), mereka akan mendapatkan fasilitas bebas denda pajak kendaraan bermotor. Selain itu, pembebasan denda juga berlaku untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Namun, ada beberapa biaya yang tetap harus dibayarkan, yaitu pokok pajak kendaraan bermotor, denda berjalan SWDKLLJ, serta biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti pengurusan STNK, pelat nomor, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Di samping itu, bagi para pembayar pajak yang patuh, akan diberikan diskon PKB. Besaran diskonnya adalah 6% untuk pembayaran sebelum jatuh tempo hingga 90 hari, 4% untuk pembayaran sebelum jatuh tempo hingga 60 hari, dan 2% untuk pembayaran sebelum jatuh tempo hingga 30 hari.
Dengan adanya berbagai program pemutihan pajak kendaraan ini, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menertibkan administrasi kendaraan mereka. Ini tidak hanya membantu meringankan beban finansial, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan dalam membayar pajak, yang pada akhirnya akan turut serta dalam pembangunan daerah. Segera cek dan manfaatkan program yang berlaku di provinsi Anda sebelum masa berlaku berakhir.
