Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menginisiasi langkah strategis untuk menjalin kemitraan dengan SAP, perusahaan teknologi berskala global, demi memperkuat struktur ekosistem kecerdasan buatan (AI) nasional yang menjunjung prinsip-prinsip etis, patuh terhadap peraturan, dan menghormati kedaulatan data bangsa.
Langkah tersebut mencuat dalam forum bilateral antara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, dan Head of Global Government Affairs & Corporate Social Responsibilities SAP, Dr. Wolfgang Dierker. Pertemuan ini berlangsung di sela-sela acara ATxAI Summit 2025 di Singapura, Kamis (29/5), sebagaimana disebutkan dalam rilis resmi Kemkomdigi pada Sabtu.
Dalam forum itu, SAP menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta memperkuat kebijakan “Satu Data Indonesia” yang menjadi pilar dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2019.
Dukungan SAP tidak hanya bersifat simbolik, melainkan konkret melalui penerapan perangkat dan alat kepatuhan dalam pengembangan AI. Selain itu, perusahaan ini juga menawarkan pengembangan sistem klasifikasi dan perlindungan data yang sejalan dengan standar global, seperti ISO/IEC, serta penerapan regulatory sandbox—yakni mekanisme uji coba terbatas di bawah pengawasan regulator.
Menurut SAP, Indonesia menempati posisi yang sangat strategis dalam peta bisnis global mereka. Oleh karena itu, keterlibatan dalam pengembangan kebijakan AI nasional, penerapan teknologi di ranah publik, hingga peningkatan kapasitas lintas lembaga menjadi hal yang krusial.
Perusahaan asal Jerman ini juga memaparkan kiprah mereka di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Thailand dan Singapura, di mana kerja sama dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman berbasis riset dan penyelenggaraan forum kebijakan yang menggabungkan sektor publik dan swasta. Model ini dinilai efektif dalam membangun tata kelola AI yang inklusif dan responsif terhadap tantangan zaman.
Dalam konteks Indonesia, model kerja sama riset seperti yang diterapkan SAP dengan pemerintah Thailand, dipandang relevan untuk diadaptasi. Langkah ini diprediksi akan mendorong terwujudnya tata kelola AI yang kolaboratif, bertanggung jawab, dan mampu bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi dunia.
Nezar Patria menyatakan, “Kemitraan seperti ini penting untuk memastikan bahwa transformasi digital Indonesia tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga selaras dengan prinsip kedaulatan digital dan kepercayaan publik.”
Ia juga menyambut baik dukungan SAP yang bersedia terlibat dalam proses penyusunan dan reformasi kebijakan melalui pelibatan tenaga ahli lintas sektor (country expert), serta kontribusi teknologi AI di sektor-sektor strategis nasional.
Lebih lanjut, SAP mengusulkan penerapan teknologi AI di berbagai bidang utama di Indonesia, mulai dari layanan publik berbasis AI yang dapat menyesuaikan kebutuhan pengguna secara individual dan meningkatkan kepercayaan publik, sistem pertanian berbasis teknologi cerdas yang mampu memonitor hasil panen secara akurat, hingga digitalisasi UMKM untuk mempercepat integrasi ke dalam ekosistem ekonomi digital dengan efisien dan aman.
Sebagai tindak lanjut dari penjajakan ini, Kemkomdigi akan bersinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan para pemangku kepentingan lain untuk mengkaji kesiapan teknis maupun aspek legal. Selain itu, akan dirancang pula format kerja sama multisektor berbasis riset yang memungkinkan keberlanjutan dalam jangka panjang.
Seluruh proses penjajakan ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi kemitraan jangka panjang, sekaligus akselerator transformasi digital nasional yang beretika, aman, dan berkelanjutan.
