Pemerintah Indonesia bersama dengan Republik Slovakia tengah menggali potensi untuk menjalin kemitraan strategis dalam membentuk sistem tata kelola kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang adil dan dapat mencakup seluruh pemangku kepentingan global.
Upaya ini menjadi langkah persiapan menuju penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Global Partnership on AI (GPAI) yang akan berlangsung di Bratislava, Slovakia.
Kesepahaman awal terkait inisiatif ini dibahas secara langsung dalam pertemuan antara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Nezar Patria, dan Duta Besar Slovakia untuk Indonesia, Tomas Ferko.
Diskusi tersebut digelar di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, kawasan Jakarta Pusat, pada hari Jumat (23/5).
Nezar menekankan pentingnya peran aktif negara-negara berkembang dalam ekosistem AI global.
Ia menyatakan bahwa saat ini terdapat jurang pemisah yang cukup besar dalam pengembangan teknologi AI antara negara-negara maju (kebanyakan di belahan utara) dan negara-negara berkembang (umumnya di belahan selatan).
“Kami menyadari kesenjangan pengembangan AI antara negara-negara Utara dan Selatan, jadi kami tidak mau hanya sebagai pengguna, kami ingin melangkah jauh untuk menjadi pengembang AI yang signifikan,” kata Nezar seperti dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan tersebut mencerminkan tekad Indonesia untuk tidak sekadar menjadi konsumen teknologi, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk arah perkembangan AI dunia, terutama yang menjunjung keadilan, inklusivitas, dan kepentingan bersama.
Agenda Konferensi Tingkat Tinggi GPAI sendiri dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 hingga 26 November 2025.
Forum ini menjadi tempat berkumpulnya negara-negara yang berkomitmen membentuk standar dan kebijakan AI yang bertanggung jawab.
Indonesia mendapat undangan khusus untuk turut berpartisipasi dalam forum ini, terlebih karena saat ini tengah menempuh proses aksesi atau penggabungan ke dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Langkah ini sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk lebih aktif di panggung kebijakan digital global.
Nezar juga menggarisbawahi pentingnya posisi Slovakia sebagai salah satu pionir dalam merumuskan prinsip-prinsip AI yang kini dijadikan rujukan internasional oleh OECD.
“Kolaborasi ini sangat penting bagi Indonesia yang tengah memfinalisasi regulasi nasional AI,” kata Nezar mengenai rencana kerja sama dengan Slovakia.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa kemitraan dengan Slovakia berpotensi memperkuat fondasi hukum dan kebijakan domestik Indonesia dalam mengatur penggunaan dan pengembangan AI, termasuk melalui regulasi yang tengah dipersiapkan.
Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 9 Tahun 2023 mengenai Etika Kecerdasan Artifisial.
Kebijakan ini kemudian diikuti dengan penyusunan Peta Jalan Nasional AI dan perancangan Peraturan Presiden yang mengatur pemanfaatan serta pengembangan teknologi tersebut.
Nezar menyoroti bahwa proses merumuskan kebijakan AI tidak bisa mengandalkan satu pendekatan yang seragam, karena setiap negara memiliki karakteristik, kebutuhan, dan tantangan masing-masing dalam menghadapi perkembangan teknologi ini.
“Sekarang kami benar-benar tertarik pada proses pembuatan kebijakan tentang AI, karena tidak ada tolok ukur ideal yang dapat dipenuhi untuk semua negara, karena setiap negara memiliki kebutuhan dan masalahnya sendiri,” kata Nezar.
Ia menegaskan pentingnya pendekatan yang fleksibel dan adaptif dalam merancang kebijakan AI, mengingat konteks lokal sangat memengaruhi implementasi teknologi.
Melalui kerja sama dengan Slovakia, Indonesia berharap dapat membuka jalan bagi pertukaran pengetahuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi strategis yang lebih luas di bidang digital dan teknologi informasi.
“Saya rasa kita dapat menindaklanjuti pertemuan ini dengan pertukaran pakar, dan mungkin saat Slovakia mengadakan pertemuan global untuk AI, saya rasa itu saat yang tepat bagi kita untuk mendalami regulasi dan berdiskusi dengan pakar dari negara lain juga,” demikian Nezar Patria.
Pernyataan tersebut menegaskan niat kedua negara untuk menjadikan kerja sama ini tidak sekadar simbolis, tetapi berwujud nyata dalam bentuk kolaborasi lintas keahlian yang bisa memberikan dampak jangka panjang bagi pembangunan AI yang inklusif.
Dengan diplomasi teknologi yang semakin intensif, Indonesia menunjukkan keseriusannya untuk menjadi pemain aktif dalam kancah kecerdasan buatan global tidak hanya sebagai penikmat, tetapi juga sebagai perancang masa depan digital yang lebih adil dan kolaboratif.
