Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyerukan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang berada di bawah naungan kementeriannya tampil sebagai pelopor dalam mengakselerasi transformasi digital di Indonesia. Menurutnya, ASN harus mampu menjadi agen perubahan yang bukan hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki semangat inovatif dalam mendukung pembangunan nasional yang berbasis teknologi.
Pernyataan itu disampaikannya saat prosesi pelantikan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital yang digelar di Jakarta pada hari Selasa. Ia menilai momen ini sebagai titik penting dalam memperkuat dedikasi ASN dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin sarat teknologi.
“Di sinilah Kementerian Komunikasi dan Digital juga perlu hadir bukan hanya sebagai regulator dan fasilitator tapi juga sebagai penggerak transformasi digital untuk mendukung seluruh agenda pembangunan dan terutama program-program prioritas pemerintah,” katanya.
Meutya juga menyoroti posisi penting Kementerian Komunikasi dan Digital dalam menghadapi tantangan global berupa “perang informasi.” Dalam hal ini, kementerian memiliki peran strategis sebagai pelindung bagi masyarakat, khususnya kelompok yang rentan seperti anak-anak, dari paparan konten digital yang merusak atau tidak layak.
Dengan analogi medan perang, penyebaran informasi yang tidak sehat diibaratkan sebagai senjata yang bisa melukai secara mental maupun sosial. Maka, keberadaan ASN sebagai garda depan menjadi sangat krusial dalam menangkis dampak buruk tersebut melalui literasi digital dan pengawasan konten yang ketat.
Dalam sambutannya kepada jajaran pengurus Korpri yang baru dikukuhkan, Meutya menyampaikan pentingnya keteladanan dan integritas dari setiap ASN. Ia menekankan bahwa ASN harus mampu merepresentasikan wajah pelayanan publik yang bersih, penuh empati, dan bertanggung jawab.
“Korpri adalah wajah ASN di hadapan publik, dan untuk itu setiap tindakan pelayanan ASN harus dilandasi dengan rasa cinta dan juga rasa tanggung jawab, bukan sekadar tugas administratif belaka,” katanya.
“Jangan sampai sebagai ASN seperti batu keras, tidak peka, dan kehilangan sisi manusiawi dalam pelayanan publik,” ia menambahkan.
Dalam kesempatan itu, Meutya juga mengingatkan bahwa pelibatan aktif ASN sangat penting dalam menyukseskan berbagai program unggulan pemerintah. Ia mencontohkan sejumlah inisiatif nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, serta Koperasi Merah-Putih yang sangat bergantung pada keberadaan teknologi informasi dan komunikasi.
Infrastruktur digital, menurutnya, merupakan tulang punggung yang memungkinkan proses distribusi, pelaporan, dan pemantauan program-program tersebut berjalan dengan efisien dan transparan.
“Sistem distribusi dan pelaporan makanan siang bergizi misalnya, hanya bisa berjalan optimal jika didukung oleh infrastruktur digital yang andal,” kata dia.
“Demikian pula untuk sekolah rakyat, kita sudah terhubung untuk juga menyiapkan infrastruktur-infrastruktur digital di titik-titik sekolah rakyat dan juga berikutnya sekolah garuda,” ia melanjutkan.
Dengan demikian, Meutya berharap ASN tak hanya menjadi pelaksana kebijakan, namun juga tampil sebagai penggerak utama yang mampu menerjemahkan visi besar digitalisasi Indonesia ke dalam tindakan nyata. Dedikasi, inovasi, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat menjadi kunci dalam menjalankan peran tersebut.
