Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau yang akrab disapa Ara, menyatakan bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN merupakan salah satu entitas perbankan yang memainkan peran penting dalam merealisasikan cita-cita menyediakan tempat tinggal yang manusiawi dan terjangkau bagi masyarakat luas.
Guna mempercepat ketersediaan hunian bagi masyarakat, Kementerian PKP bersama BTN menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di Jakarta, pada hari Rabu. Kesepakatan ini mencerminkan komitmen kedua belah pihak dalam menyukseskan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera yang didukung oleh Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
“Kita tahu BTN yang paling mengerti soal perumahan, tolong juga diberikan sedikit apa namanya pengetahuan, pemahaman tentang pembangunan lain. Jadi tolong itu dibantu, sehingga nanti know-how-nya, tekniknya, pembiayaannya bisa berjalan dengan lancar,” ujar Ara.
Dalam pandangan Ara, BTN memiliki sistem pendukung atau support system yang sudah terbentuk dengan baik. Hal serupa juga dimiliki oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) serta instansi terkait lainnya. Ekosistem ini merupakan fondasi penting untuk menjamin kelangsungan program perumahan.
Ia pun berharap, program ambisius pemerintah untuk membangun tiga juta unit rumah dapat dikerjakan secara paralel oleh masing-masing pemangku kepentingan, sesuai dengan kapasitas dan jaringan yang dimiliki masing-masing pihak.
“Jadi masing-masing harus punya ekosistem sendiri, kita mau punya misi besar nih,” katanya.
Di sisi lain, Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, mengungkapkan bahwa institusi yang dipimpinnya telah menetapkan target pembangunan 100 ribu unit rumah hingga akhir Juni tahun ini, dan menargetkan total 220 ribu unit rumah rampung pada penghujung Desember.
Meskipun tantangan dalam pelaksanaannya cukup besar, Nixon memastikan bahwa BTN tetap berkomitmen untuk mencapai target tersebut.
“Memang situasinya sulit, hari ini nggak mudah, tapi percayakan ke saya. Saya juga sudah panggil kanwil-kanwil (kantor wilayah), bahkan satu minggu, saya minta mereka posting satu orang di tiga lokasi proyek. Jadi kita serius ngejar ini, subsidi, non subsidi, pasti kita eksekusi,” katanya Nixon.
Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa BTN berupaya maksimal, tidak hanya dalam program bersubsidi, tetapi juga non-subsidi, demi memperluas jangkauan kepemilikan rumah di kalangan masyarakat.
Data terbaru dari BP Tapera menunjukkan bahwa sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, tercatat 190.296 unit rumah subsidi telah berhasil dibiayai melalui skema FLPP dan Tapera.
“Sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo pada 20 Oktober 2024 hingga 16 Juni 2025, kami telah berhasil menyalurkan pembiayaan untuk 190.296 unit rumah subsidi melalui skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP),” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, jika dilihat dari tahun kalender berjalan yakni 1 Januari hingga 16 Juni 2025, tercatat 149.640 unit rumah telah disalurkan. Capaian ini menjadi semacam cerminan bahwa mekanisme pembiayaan berbasis dana publik yang dikendalikan oleh BP Tapera bekerja dengan efektif, menyasar golongan masyarakat berpendapatan rendah secara akurat dan menyeluruh.
Mekanisme ini dapat diibaratkan sebagai jembatan harapan bagi mereka yang mendambakan tempat tinggal yang layak namun terbentur keterbatasan finansial.
Ke depan, sinergi lintas sektor antara kementerian, lembaga keuangan, serta badan pengelola diharapkan semakin solid dalam menghadirkan hunian yang bukan hanya terjangkau, tetapi juga memenuhi standar kenyamanan dan keamanan.
