Angkatan bersenjata India dan Pakistan telah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan sejumlah inisiatif yang bertujuan membangun saling percaya guna meredam kewaspadaan militer di perbatasan. Kesepakatan ini diumumkan dalam pernyataan resmi yang dirilis dari ibu kota India pada Kamis (15/5).
“Menindaklanjuti kesepahaman antara kedua DGMO (direktur jenderal operasi militer) pada 10 Mei, telah diputuskan untuk melanjutkan langkah-langkah membangun kepercayaan untuk mengurangi tingkat kewaspadaan,” kata Angkatan Darat India dalam pernyataan tersebut.
Dari sisi Pakistan, seorang sumber keamanan mengonfirmasi bahwa perbincangan via sambungan telekomunikasi telah berlangsung antara dua direktur jenderal operasi militer pada hari yang sama. Hasilnya, keduanya menyepakati untuk mempertahankan penghentian aksi militer atau gencatan senjata yang sedang berlaku.
Kesepahaman ini muncul di tengah memuncaknya ketegangan kedua negara, menyusul insiden serangan bersenjata oleh kelompok tidak dikenal pada 22 April lalu di kawasan Kashmir yang berada di bawah otoritas India. Insiden tersebut merenggut nyawa 26 orang, mayoritas merupakan wisatawan asal India. Eskalasi konflik kian meruncing setelah serangan balasan berupa peluncuran rudal dan pengoperasian drone terjadi pekan lalu.
Situasi memanas itu akhirnya diredam setelah keterlibatan Amerika Serikat sebagai penengah, yang berhasil mempertemukan kedua pihak dalam kesepakatan penghentian kekerasan pada akhir pekan lalu. Perjanjian tersebut hingga kini masih berlangsung.
Meski demikian, pada Kamis, masing-masing negara kembali menyuarakan keprihatinan terhadap kepemilikan dan pengelolaan senjata nuklir oleh pihak lawan, memunculkan kembali kekhawatiran global akan potensi konflik berskala besar.
Dalam sebuah pernyataan tegas yang dilontarkan di Srinagar—ibu kota musim panas wilayah Kashmir yang dikuasai India—Menteri Pertahanan India, Rajnath Singh, menyampaikan:
“Saya mengajukan pertanyaan ini kepada dunia: Apakah senjata nuklir aman di tangan negara yang tidak bertanggung jawab dan jahat seperti itu? Senjata nuklir Pakistan harus berada di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).”
Sebagai tanggapan atas pernyataan tersebut, pemerintah Pakistan balik mengkritik dan menilai bahwa komentar Singh mencerminkan tekanan batin atas kekuatan pertahanan Pakistan yang dinilai mampu menahan India dalam konflik terbuka.
“Pernyataan yang tidak bertanggung jawab ini mengungkapkan rasa tidak aman dan frustrasinya mengenai pertahanan dan pencegahan Pakistan yang efektif terhadap agresi India melalui cara-cara konvensional. Kemampuan konvensional Pakistan cukup memadai untuk menghalangi India, tanpa ‘pemerasan nuklir’ yang dipaksakan sendiri yang dialami New Delhi,” tegas pernyataan resmi dari Islamabad.
Tak hanya itu, Kementerian Luar Negeri Pakistan menyoroti insiden keamanan terkait zat radioaktif di wilayah India.
“Jika ada, IAEA dan masyarakat internasional seharusnya khawatir tentang pencurian berulang dan insiden perdagangan gelap yang melibatkan bahan nuklir dan radioaktif di India,” kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam sebuah pernyataan.
