Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dalam lima tahun mendatang membutuhkan sumber daya finansial dalam jumlah besar.
Gita Sabharwal, Koordinator Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia, mengungkapkan bahwa terdapat kekurangan pendanaan sekitar 1,7 triliun dolar AS atau sekitar Rp27.664 triliun yang perlu segera diatasi.
Dalam pandangannya, dunia usaha memiliki potensi besar untuk menjembatani celah pembiayaan tersebut.
“Kami perlu sektor swasta untuk turun tangan dan memainkan peran penting dalam mengisi kekurangan pembiayaan tersebut. Yang menggembirakan, di Indonesia, sektor swasta memainkan peran penting,” kata Sabharwal di Jakarta, Minggu.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam ajang pertemuan internasional bertajuk Inaugural Global Business Summit on Belt and Road Infrastructure Investment for Better Business Better World and Sustainable Development Goals yang digelar oleh Tri Hita Karana Forum Sustainable Development di ibu kota.
Sabharwal menjelaskan bahwa kontribusi sektor privat di Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata.
Mereka menjadi tulang punggung ekonomi nasional dengan menyumbang sekitar 83 persen terhadap total Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 90 persen lapangan pekerjaan di dalam negeri.
“Kami juga memiliki setengah dari perusahaan-perusahaan ini yang berinvestasi dalam peningkatan metrik ESG sebagai bagian dari jenis operasi bisnis inti mereka,” ujar Sabharwal.
Dengan porsi yang begitu besar terhadap aktivitas ekonomi nasional, sektor usaha juga memikul tanggung jawab dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Oleh karena itu, PBB pun menjalin kemitraan strategis dengan kalangan korporasi melalui wadah Jaringan Global Compact Indonesia (IGCN), yang kini menaungi hampir 161 entitas usaha, dengan total aset gabungan yang melampaui 250 miliar dolar AS (sekitar Rp4.065 triliun).
Meski begitu, masih ada batu sandungan yang harus dihadapi. Sabharwal menyatakan bahwa kesulitan utama yang dirasakan pelaku bisnis adalah kurangnya akses terhadap pembiayaan proyek-proyek yang berkaitan dengan Environmental, Social, and Governance (ESG).
“Apa pun sumber dayanya, kami membantu mengurangi penggunaan sumber daya,” tambahnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, PBB memperkenalkan berbagai pendekatan inovatif. Salah satunya melalui investasi di kawasan industri guna memastikan standar lingkungan global bisa diterapkan, termasuk standar yang mendukung keseimbangan ekosistem.
Inisiatif ini juga mencakup penerapan teknologi mutakhir yang ramah lingkungan dan mampu menekan jejak karbon maupun konsumsi energi dan air.
“Pihaknya memperkenalkan mesin pemulihan minyak yang ditingkatkan untuk pabrik pupuk, akuakultur cerdas, meteran air cerdas untuk akuakultur, dan lain-lain,” katanya lagi, menambahkan bahwa produsen sangat cepat mengadopsi teknologi tersebut dan meningkatkannya dengan biaya sendiri.
Lebih jauh lagi, Sabharwal menegaskan bahwa pihaknya tengah membangun kolaborasi erat dengan pemerintah dan pelaku ekonomi untuk mengembangkan instrumen pembiayaan inovatif seperti obligasi hijau, obligasi biru, dan obligasi SDG.
Ini adalah jenis surat utang yang dirancang khusus untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan, mulai dari pendidikan, transportasi ramah lingkungan, hingga perlindungan ekosistem laut.
“Selama empat tahun terakhir, kami telah memobilisasi sekitar $11,6 miliar yang telah digunakan untuk investasi infrastruktur berkelanjutan di bidang pendidikan, kebijakan luar negeri, pembangunan lingkungan, untuk konservasi, untuk konservasi laut, untuk transportasi berkelanjutan, dan lain-lain,” jelasnya.
Hasil nyata dari skema ini pun mulai terlihat. Sabharwal mengungkapkan bahwa program pembiayaan tersebut telah membantu memangkas emisi karbon lebih dari satu persen, yang setara dengan lebih dari 10 miliar pon atau 4,5 miliar kilogram emisi listrik.
Selain itu, inisiatif ini telah membawa dampak positif bagi sekitar 26 juta jiwa di berbagai wilayah Indonesia.
“Pihaknya bekerja sama dengan dua perusahaan sektor swasta di Indonesia untuk berinvestasi dalam obligasi SDG dan obligasi hijau, baik uang yang dimobilisasi digunakan untuk energi dan infrastruktur berkelanjutan berbiaya rendah,” ujar Sabharwal.
Model pendanaan seperti ini, menurut Sabharwal, merupakan contoh konkret dari pendekatan kreatif dalam mendanai agenda pembangunan berkelanjutan.
Ia pun berharap dapat terus berdialog dengan para pemangku kepentingan untuk merancang skema pembiayaan yang relevan, adaptif, dan berkelanjutan.
Forum internasional ini juga menjadi panggung peluncuran Joint Statement serta sembilan proyek kolaboratif antara Indonesia dan Tiongkok, yang diprakarsai oleh Pakta Global PBB (UNGC).
Langkah ini bertujuan untuk mempercepat laju pencapaian target SDGs di tengah tantangan global yang terus berkembang.
