Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengadaan gabah dan beras dari para petani di wilayah Gorontalo mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Perum Bulog telah berhasil menyerap sebanyak 914.657 ton gabah dan beras, atau setara dengan 91 persen dari target keseluruhan yang ditetapkan, yakni 1.004.079 ton.
“Upaya kita agar gabah dan beras petani dapat diserap Bulog, mulai menunjukkan progres capaian yang diinginkan,” kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Muljady Mario, di Gorontalo, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya mendampingi Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dalam sebuah pertemuan dengan kelompok tani yang bermitra dengan Bulog. Acara tersebut berlangsung di kediaman resmi Gubernur dan menjadi momentum untuk mengapresiasi kerja sama antara petani dan Bulog.
Muljady menambahkan bahwa Bulog menerapkan metode penyerapan langsung ke sumber produksi, dengan melibatkan kelompok tani yang telah bermitra. Pendekatan ini dikenal sebagai pola “jemput gabah”, di mana Bulog secara proaktif mendatangi lokasi pertanian guna membeli hasil panen.
“Penyerapan dilakukan langsung oleh Bulog melalui kelompok tani yang bermitra dengan Bulog,” katanya usai pertemuan.
Penetapan harga pembelian pun telah diatur sesuai kebijakan nasional. Untuk setiap kilogram gabah, Bulog membeli dengan Harga Pokok Pembelian (HPP) yang telah ditentukan pemerintah, yakni sebesar Rp6.500. Hal ini bertujuan agar petani tetap memperoleh kepastian harga yang adil atas hasil panen mereka.
“Proses penyerapan komoditas ini terus berlangsung hingga saat ini,” kata dia lagi.
Optimisme terus menguat di kalangan pemerintah daerah, termasuk dalam pandangan Muljady, yang yakin bahwa target penyerapan pada tahun 2025 dapat tercapai. Meski demikian, ia mengakui bahwa terdapat sejumlah hambatan di lapangan yang belum sepenuhnya teratasi.
Salah satu rintangan utama yang dihadapi adalah minimnya jumlah mitra penggilingan padi yang memiliki fasilitas pengeringan gabah atau dryer. Akibatnya, terjadi penumpukan gabah yang menunggu giliran untuk diproses, yang kemudian memperlambat distribusi ke Bulog.
Dalam menghadapi kendala ini, Gubernur Gusnar Ismail telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Pertanian. Tujuannya jelas, yakni mempercepat penyediaan fasilitas pengering berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan di wilayah tersebut.
“Upaya ini dilakukan oleh Pak Gubernur dengan harapan bisa memperbaiki kualitas gabah dan beras serta menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional,” katanya pula.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pusat tidak tinggal diam. Mereka bekerja seperti roda gigi yang saling terhubung, mendorong agar rantai pasok pangan dari petani hingga ke konsumen berjalan lebih lancar. Harapannya, Indonesia bisa lebih mandiri dalam ketahanan pangan, dan petani pun merasakan hasil dari kerja keras mereka.
